PINRANG, BESTNEWS – Koalisi Masyarakat Sipil melaksanakan RDP dengan pemkab dan DPRD Kab. Pinrang, Apandi Paserei dalam menanggapi argumentasi pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan pajak PBB-P2 kami mengetahui melalui media massa di tanggal 19 bulan agustus 2025.
Apandi dalam argumentasinya memberikan pandangan lain soal peningkatan PAD Kabupaten Pinrang, diantaranya adalah mendorong PERUSDA untuk segera mendorong PD Parkir agar bisa terkelola dengan baik, kemudian pengembangan Ekowisata sebab di Kabupaten Enrekang yang jelas jelas kemampuan keuangan daerah mereka jauh lebih terpuruk dari pada Pinrang, malah mereka lebih memilih mendorong pengembangan Pariwisata ketimbang menaikkan pajak demi menambah penerimaan daerah (03/09/2025).
Selanjutnya Apandi juga mendorong Perusda agar lebih progressif supaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah.
Bukan malah cari cara instan melakukan pungutan ke masyarakat atas nama PBB-P2.
Selanjutnya Apandi juga menanggapi alasan Pemkab mendorong kenaikan pajak atas adanya penyesuaian njop, menurut kami itu keliru karena hanya melihat dari satu sisi yakni berdasar pada nilai jual objek pajak tidak melihat berapa hasil produksi lahan garapan masyarakat yang tiap tahunnya mengalami penurunan.” Tegasnya.
Sebelum menutup pembicaraan Apandi secara gamblang menyampaikan begitu banyak sektor yang bisa di kembangkan pemerintah Kabupaten Pinrang jika serius.
Salah satunya yang telah kami jelaskan diatas. Akan tetapi jika pemerintah masih memaksakan tetap pada pendiriannya menaikkan pajak PBB-P2 yah silahkan saja biar Rakyat yang menilai pemerintahan ini yang tidak pro rakyat.
Terakhir Apandi mewakili Koalisi Masyarakat Pinrang dalam keterangan melalui via telpon meminta maaf kepada seluruh Masyarakat Pinrang karena belum mampu meyakinkan pemerintah untuk segera melakukan pembatalan kenaikan Pajak PBB-P2.
Sekali lagi maafkan kami.” Kata nya diakhir sambungan telpon Celluler via WhatsApp miliknya (707).
