by

Abd. Rasyid : Politik di Tengah Pandemi Corona

PAREPARE, BestNews19.com – Covid 19 kini menajadi perbincangan paling populer di seluruh dunia, sejak kemunculannya akhir 2019 lalu sampai sekarang terus menimbulkan banyak korban, tak satupun negara di dunia ini mampu mengcounter serangan wabah ini, bahkan negara adidaya sekelas Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol dan negara-negara maju lainnya dibuat tak berdaya.

Sudah masuk bulan kelima, belum ada tanda-tanda akan berakhirnya virus korona ini, berbagai cara dan upaya telah dijalankan social distansing (menjaga jaraka), physical diatancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di negara lain dengan istilah lockdown, semua belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Kita sudah mulai bosan dengan stay at home, stok kebutuhan terus menipis, meski ada program jaring pengaman sosial dari pemerintah namun juga masih belum cukup mengatasi masalah yang ada bahkan menimbulkan masalah baru, berbagai keluhan dan protes masyarakat yang menganggap tidak meratanya sistem pembagian bantuan serta kecurigaan terhadap pemerintah atas adanya indikasi manipulasi data penerima bantuan terus diributkan masyarat dan kelompok kritis, apa lagi di bulan ramadhan menjelang lebaran tentu kebutuhan semakin meningkat.

Kejenuhan akan tetap di rumah memancing nalar berspekulasi akan benar tidaknya pendapat sebagaian orang tentang wabah covid 19 merupakan konsprasi global. Baru baru ini saya membaca artikel covid 19 adalah konspirasi elit global yang ingin menguasai dunia dan menginginkan tatanan dunia baru (new world order), tapi kita tidak boleh percaya begitu saja dengan pandangan ini meskipun kenyataannya memang ada upaya menghilangkan pengaruh dan kepercaan terhadap agama samawi dan tunduk pada penguasa baru yakni politic of power (kekuatan politik), (24/05/2020).

Kampanye tetap di rumah terus berlanjut seakan kita sengaja diarahkan untuk terus fokus di depan TV memantau pemberitaan covid 19 yang semakin parah dan menakutkan, disisi lain pemerintah masih mengizinkan transportasi dan tempat pembelanjaan tetap beroperasi.

Physical distancing belum memberikan hasil yang maksimal bahkan sebagian orang berpendapat bahwa physical distancing gagal total, bagaimana tidak, sektor publik yang merupakan tempat pertemuan banyak orang masih tetap dilonggarkan (kecuali mesjid) semua atas dalih keberlangsungan ekonomian negara, fenomena yang demkian itulah membuat orang tidak lagi patuh pada pemerintah, mereka tidak betah di rumah, mereka ingin keluar seperti masyarakat kebanyakan diluar sana. 

Beberapa kebijakan yang kurang populer dipilih pemerintah sebagai upaya untuk memutus matarantai penularan korona hanya dijadikan instrumen pencitraan para pencari panggung politik, mereka menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai objek terbaik memproduksi issu kemanusiaan dan latar eksotis dalam pemotretan diri saat menyalurkan bantuan.

Apa yang terjadi sekarang seperti halnya sebuah panggung sandiwara yang telah melalui pengaturan yang sistematis, masyarakat dihimbau tetap di rumah kemudian datanglah bantuan berupa sembako dan uang tunai yang diantar langsung oleh petugas (terkadang didampingi politisi) untuk memberikan paket bantuan seolah-olah paket ini adalah bantuan politisi tersebut padahal itu bantuan negara melalui kementerian sosial. 

Covid 19 ini hanyalah memerdekakan politisi mereka telah dibukakan panggung gratis untuk membangun citra, mulai dari pembahasan perpu covid sampai pada proses penyaluran bantuan semuanya adalah output atas preferenai politik pejabat kita sehingga rekomendasi sains selalu diabaikan, para akademisi dan peneliti telah menganjurkan pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk memutus matarantai virus ini tapi ujung-ujungnya juga tergantung dengan pilihan politik pemerintah dan para wakil rakyat.

Dalam kondisi seperti ini kita bisa melihat dan menilai karakter pejabat-pejabat negara yang peduli dengan yang tidak peduli dengan kondisi rakyat. Ditengah parahnya pandemi korona pemerintah malah menaikkan iuran BPJS, mengesahkan undang-undang minerba dan berbagai kebijakan lain yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. secara psikis masyarakat tentu akan mengalami turbulensi atau guncangan jiwa, mereka semakin tertekan, beban iuran BPJS harus dibayar dengan nominal yang lebih tinggi sementara pendapatan tidak mampu lagi menutupi kebutuhan, PHK terjadi di mana-mana, pekerja asing (TKA) terus berdatangan.

Kita betul-betul tidak berdaya, bulan ramadhan hanya bisa kita nikmati dengan suka cita, meski tarawih dan buka bersama tidak lagi dinikmati seperti biasanya karna larangan negara terhadap shalat berjamaah di mesjid dan buka bersama, saya kurang paham metode apa yang digunakan para pengambil kebijakan dalam menganalisa sampai pusat-pusat ibadah sangat ditekankan sementara pasar, mall, bandara dan sektor publik lainnya masih dibolehkan. Sepertinya ummat utamanya islam sengaja dilemahkan, kita sudah babak belur dihajar oleh kelompok oligarki politik dan dominasi ekonomi yang berbasis kepentingan pragmatis-kapitalis (C13).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed