oleh

Polres Enrekang Dapat Anggaran Hibah, Berpotensi Konflik Kepentingan.!!

ENREKANG, BestNews19.com – Risman Ketua Forum Advoksi Rakyat ( FAKAR) SulSel menyinggung supremasi hukum di nilai lemah di kabupaten Enrekang, lantaran aparat Penegak Hukum sangat diharapkan berperan dalam rangka pengawasan dan penindakan dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah dan Pihak Ketiga (Kontraktor) dinilai tidak sesuai harapan masyarakat Kabupaten Enrekang.

“Seperti Halnya yang dilakukan oleh Kejari, Enrekang yang baru-baru ini merilis 3 kasus dugaan korupsi yang mereka tangani mendapat Apresiasi dari masyarakat khususnya para pegiat Anti Korupsi di Kabupaten Enrekang”, ujar Risman kepada awak media .

Sekalipun satu diantaranya yakni kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD telah dihentikan (SP3). (02/08/2021).

Ia menambahkan bahwa, Sementara hal berbeda justru datang dari Polres Enrekang yang sejak Tahun 2019 hingga saat ini tak kunjung mengungkap satupun Kasus Korupsi.

Sementara dilapangan kita tau ada banyak proyek fisik yang tidak beres dan rentan terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaannya.

Sebut saja Proyek Pembangunan Irigasi Temban tahun 2017, Proyek Revitalisasi Anjungan Sungai Mata Allo tahun 2020, Proyek Pembangunan Gedung Fasilitas Permandian Lewaja tahun 2018, Proyek Irigasi Garutu tahun 2019, Dugaan Korupsi Dana Hibah Baznas 2020 dan sejumlah kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

“Kegiatan inilah yang diduga telah terjadi perbuatan Korupsi didalamnya namun luput dari jangkauan Penyidik Kepolisian Enrekang dinilai mandul dalam penegakan hukum karena tidak mampu mengungkap semua itu” jelas Ketua FAKAR.

Lanjut risman mengatakan bahwa,”terbaru Polres Enrekang justru mendapat Anggaran dalam bentuk Hibah dari Pemkab. Enrekang yang nilainya sangat besar yakni Rp. 2.9 Miliar. Menjadi aneh mengingat Polres punya Anggaran tersendiri dari Mabes Polri tetapi justru diberi lagi oleh Pemerintah Enrekang”.

Sementara kita tahu pemerintah kabupaten Enrekang sendiri sangat kesulitan anggaran terbukti dengan sejumlah tunggakan gaji tenaga Honorer di Dinkes dan Diknas yang berbulan-bulan tak terbayarkan atau utang kepada Pihak Ketiga yang juga belum mampu dibayarkan.

“Selain itu, pemberian Anggaran Hibah ini juga sangat berpotensi akan memunculkan Konflik Kepentingan ( Conflict Of Interst) terlebih dilapangan ada banyak sekali persoalan yang secara kasat mata sangat berpotensi telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran didalamnya tetapi lalai dari jangkauan Polres Enrekang,” tegasnya.

Hal tersebut tentu akan memunculkan persepsi buruk dimata masyarakat, sebab salah satu tugas utama Kepolisian adalah selain sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat juga menangani Persoalan Korupsi.

Dilain sisi pemanfaatan anggaran secara baik dan jauh dari Unsur KKN sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastuktur guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

Tak cuma itu, dimasa sulit seperti sekarang ini selain kita menghadapi kesulitan Ekonomi dan Kesehatan, kita juga sulit untuk mengawasi kinerja pemerintah yang rentan terhadap Penyelewengan Anggaran karena semakin sulitnya kita mengakses informasi secara pasti (Iqbl/Ajeng).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed