oleh

Sosper Keterbukaan Informasi Publik. Kaharuddin Kadir : Partisipasi Masyarakat Sebagai Kntroling

SULSEL|PAREPARE, BestNews19 – Legislator Golkar, kaharuddin Kadir menjadi narasumber pada Sosper Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Selasa 14 September 2021.

Sosper dilaksanakan beberapa sesi dengan membatasi peserta. Adapun peserta Sosper didominasi para pemuda-pemudi.

Menurut Legislator Golkar, Kaharuddin Kadir, keterbukaan informasi publik itu salah satunya mengatur tentang hak dan kewajiban. Diatur juga mengenai partisipasi masyarakat.

“Setiap masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi. Itulah gunanya sosialisasi seperti ini. Masyarakat menerima, dan mereka juga bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat lainnya,” ujarnya.

Ia menyebut, Pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi publik kepada masyarakat, sedangkan masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi. Meski begitu, kata dia, ada pasal yang mengatur bahwa ada informasi-informasi publik yang dikecualikan. Artinya ada informasi atau dokumen publik dimiliki pemda tidak bisa diakses masyarakat.

“Ada memang dokumen yang sifatnya rahasia. Contoh yang paling kecil adalah data Kependudukan. Misalkan data saya di Disdukcapil. Mereka tidak boleh sembarang membuka untuk publik. Masyarakat juga tidak boleh asal minta data tentang orang. Kecuali untuk kepentingan kepolisian, kejaksaan atau perbankan mengenai perkreditan, tapi harus menyurat dulu. Karena tidak boleh dihalangi untuk kepentingan penyelidikan,” terangnya.

Sedangkan, adapun informasi yang dapat di akses masyarakat, yaitu dokumen ABPD yang merupakan dokumen publik yang semua orang bisa tahu. Jadi, kalau ada yang ingin melihat postur anggaran di APBD masing-masing unit kerja boleh datang di DPRD.

“Tidak boleh ditutupi. Begitupun Perda yang ada di Parepare. Dokumen perizinan juga contoh IMB diatur dalam perda, boleh diliat perdanya. Semua orang bisa akses perdanya. Siapa yang mengajukan perizinan, tapi untuk detil mengenai yang mengajukan IMB itu, tidak boleh diakses.

Ia berkesimpulan, partisipasi masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik sebagai kontroling.

“Jadi, partisipasi masyarakat ikut membantu pemerintah dalam kontroling. Seperti pembangunan yang dilengkapi IMB yang dipersyaratkan, itu boleh diminta untuk dilihat,” tandasnya. (Sanji).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed