oleh

Aliansi Masyarakat Pemuda Dan Mahasiswa Tuntut Kadis PMD Penuhi Janji RDP Komisi 1 DPRD Pinrang

PINRANG, BestNews19.com – Tanggal 6 Oktober 2021 aliansi Masyarakat, pemuda dan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang.

Aksi tersebut di lakukan karena adanya kebijakan yang sangat sarampangan di tandai dengan hadirnya 49 Unit mobil kesehatan desa yang tidak dilengkapi fasiltas mobil kesehatan sebagai mana mestinya.

Harusnya pemerintah dan Desa sebelum melakukan pengadaan mobil tersebut, mestinya semua struktur pelayanan kesehatan desa harus di penuhi. Selain dari pada itu, setelah kawan kawan aliansi meminta dokumen sebagai petunjuk teknis pengadaan mobil sampai saat ini pihak pemerintah belum memberikan dokumen yang dimaksud.” Ujar Fandi. (13/10/2021).

“Adapun Dokumen yang kami minta kepada pemerintah dalam hal ini dinas PMD antara lain:
1.Dokumen ADD awal.
2.Proses pengadaan.
3.Kerangka acuan kerja (KAK).
4.Regulasi/Perbub, sebagai petunjuk teknis.” Tuturnya.

Lanjut kata Fandi, “Ini sudah sangat memperjelas dugaan kami, bahwa pengadaan mobil tersebut hanya untuk memenuhi janji kampanye Bupati sehingga yang menjadi korban kebijakan tersebut adalah Pemerintah Desa dan masyarakat (PMD).”

Selanjutnya ketua DPRD Kabupaten Pinrang saat melakukan kegiatan audiensi bersama aliansi Masyarakat pemuda dan mahasiswa mengatakan, “akan secepatnya melakukan tindakan dan meminta seluruh dokumen tuntutan kawan kawan aliansi namun sampai saat ini belum di penuhi.”

Bahkan pemerintah menjawab tuntutan kawan kawan dengan agenda pelatihan penyusunan dan pengelolan aset desa yang di laksanakan di Makassar tepatnya di Hotel Golden Tulip Essential,” Ungkap Fandi.

Dimana kata Fandi, “seharusnya pelatihan tersebut dilaksanakan jauh jauh hari sebelum pengadaan mobil kesehatan desa.”

“Sehingga kami meminta kepada pihak Ombudsman untuk segera melakukan investigasi adanya dugaan mall administrasi dan kepada pihak kepolisian serta inspektorat, karena kami juga menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang.” Kunci Fandi (Rls/D-Je)*.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed