oleh

Lakipada Dan Pemuda Penggiat Lingkungan Gelar RDP Kasus Reklamasi Pantai Desa Lero di Kantor DPRD Pinrang

PINRANG, BestNews19.com – Tanggal 12 November 2021 Lakipada bersama pemuda penggiat lingkungan menghadiri audiensi rapat dengar pendapat (RDP) terkait Reklamasi Pantai di Kecamatan Suppa Desa Lero.

RDP tersebut di hadiri sejumlah pihak di antaranya ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pinrang, Kadis DLH Kabupaten Pinrang beserta staf, Kepala Desa Wiring Tasi, mantan kepala Desa Lero, Kepala Desa Lero dan sejumlah tokoh masyarakat dari Desa Wiringtasi dan Desa Lero.”

“Ketua komisi III H.Alimuddin Budung setelah membuka rapat dengar pendapat, selanjutnya mempersilahkan kepada para tamu serta undangan untuk memberikan tanggapan mengenai kegiatan reklamasi yang di duga ilegal tersebut.”

Selanjutnya perwakilan dari penggiat lingkungan dan Lakipada atas nama Apandi memberikan tanggapan atas kegiatan reklamasi tersebut, Apandi mempertanyakan kelengkapan berkas perijinan atas kegiatan reklamasi di antaranya izin prinsip, lokasi dan lingkungan.” (12/11/2021).

Apandi menganggap kegiatan tersebut telah melanggar perda RTRW Kabupaten Pinrang.

Apandi lanjutnya, “kalau memang dokumen perizinan tidak di miliki oleh pihak pengembang, apa dasarnya mereka melakukan aktivitas reklamasi di pesisir pantai Desa Lero.”

Sudah sangat jelas reklamasi di Pesisir Desa Lero merupakan perbuatan melawan Hukum sebab sangat jelas ia tidak memiliki acuan dalam melakukan aktivitas kegiatan Reklamasi Pantai Desa Lero.” Imbuhnya.

“Pada kegiatan RDP itu, kepala Desa Wiringtasi, juga memberikan tanggapan atas kuatnya dugaan bahwa aktivitas reklamasi pantai di Desa Lero yang di prakarsai mantan desa Lero tidak memiliki dokumen lengkap dalam pekerjaan reklamasi tersebut.”

Setelah perbincangan yang begitu alot dalam RDP, kepala seksi pengawasan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang Laode Karman memberikan tanggapan atas reklamasi pantai tersebut.”

“Ia menyatakan, jika reklamasi di Desa Lero tidak memiliki dokumen perizinan, dan tidak bisa dibuktikan, besar dugaan kami bahwa reklamasi tersebut ilegal.”

“Kita akan berkordinasi dengan instansi atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi ini, agar pokok permasalahannya bisa terselesaikan secepatnya.” Kunci Laode Karman (D-Je).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed